Nasional, Kliksaja Jogja – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU Informasi
Nasional, Kliksaja Jogja – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/04/2021).
Hukum, Kliksaja Jogja – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai gaji kepala daerah terlalu kecil dan tidak sesuai dengan
Yogyakarta, Kliksaja Jogja – KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Surat Keterangan Likuiditas BLBI, pada 31 Maret 2021. Penerbitan
Nasional, Kliksaja Jogja – Electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik telah resmi diterapkan oleh Kepolisian RI sejak 23 Maret 2021.
Yogyakarta – Korlantas Polri resmi menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional per 23 Maret 2021. Pada tahap
Yogyakarta, Kliksaja Jogja – Penetapan tersangka 6 almarhum laskar FPI oleh polisi masih menyisakan polemik. Pasalnya hal tersebut merupakan peristiwa baru yang
Yogyakarta – Menyusul adanya tuduhan sebagai tokoh radikal terhadap Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil
Yogyakarta – Sejumlah aktivis di Yogyakarta melayangkan somasi kepada Sri Sultan HB X agar dalam sepekan mencabut Pergub larangan unjukrasa, salah satunya
Gunungkidul – Polemik Izin GKJ Gunungkidul masih belum usai. Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha
Pemimpin Myanmar yang juga Peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi menghadiri sidang kasus genosida terhadap minoritas muslim di Myanmar di Pengadilan
Sebanyak sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu Januari hingga awal Desember 2019.
Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan 10 fakta yang membuktikan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah
