Tantangan Jokowi-Ma’ruf Melawan Radikalisme

  • Bagikan

Oleh : Lutfiadi

Diakui atau tidak, periode pertama kepemimpinan Jokowi menunjukkan optimisme akan keberhasilan serta capaian yang fanstastik dalam segala bidang.

Salah satu indikator keberhasilan Jokowi antara lain, ekonomi tumbuh positif dan tetap survave di tengah situasi fluktuatif ekonomi dunia, pembangunan infrastruktur kian masif terutama di kawasan Indonesia Timur yang selama ini selalu termarjinalkan dan terdiskreditkan, angka kemiskinan menurun bahkan hampir satu digit, kesenjangan juga semakin berkurang.

Hanya saja, prestasi dan pencapaian fantastik tersebut terdistorsi oleh maraknya narasi hoaxs dan gerakan radikalisme – transnasional yang mendominasi ruang publik.

Akibatnya, penilaian publik terhadap kinerja dan prestasi Jokowi tidak proporsional dan terkesan negatif walaupun prestasi tersebut nyata dan telah dinikmati oleh masyarakat.

Pun pada periode kedua ini, tampaknya Jokowi-Ma’ruf “tancap gas” untuk membangun Indonesia maju dalam segala sektor tanpa terkecuali. Karena itulah, platform Jokowi-Ma’ruf yang disusun dalam narasi besar “membangun Indonesia menuju negara maju” setidaknya perlu dukungan dari semua komponen negara termasuk kekuatan civil society.

Dalam konteks ini, tampaknya Jokowi-Ma’ruf lebih optimis bahwa pembangunan Indonesia lima tahun mendatang mengalami akselerasi. Demikian juga, dalam hal pemberantasan ideologi transnasional, gerakan radikalisme, dan maraknya narasi hoaxs, Jokowi menegaskan bahwa radikalisme dan narasi hoaxs harus diberantas karena hal tersebut dapat memecah belah persatuan dan merusak kebhinnekaan.

Realitasnya, Jokowi sangat tegas melarang kelompok – kelompok yang berideologi radikal-transnasional berjubah agama. Ketegasan Jokowi terbukti dengan dibubarkannya HTI yang jelas-jelas mengancam integrasi dan keutuhan NKRI. Pun ormas-ormas yang dinilai antipancasila dan menyebarkan paham radikal atau ideoligi takfiri transnasional semacam khilafah juga dibubarkan.

Alhasil, sikap dan ketegasan Jokowi tersebut berbuah manis karena kran kebebasan gerakan radikalisme dalam menyebarkan ideologi radikal transnasional semakin sempit dan tertutup.

Demikian juga, narasi hoaxs yang kian dominan di ruang publik juga ditindak tegas sehingga tidak mengoyak keindonesiaan kita.

Tetapi meski ruang dan kebebasan gerakan radikalisme semakin sempit, tetap saja perlu kewaspadaan dan langkah antisipasi yang kongkrit sehingga tidak mengulang kembali histori kelam penusukan Wiranto, Menkopolhukam oleh oknom yang disinyalir terpapar radikalisme.

Sontak kejadian ini menggegerkan jagat digital dan dunia internasional karena baru pertama seorang pejabat di Indonesia ditusuk oleh rakyatnya sendiri. Sungguh sangat ironis dan miris sekali.

Inilah tantangan Jokowi-Ma’ruf memberantas narasi hoaxs dan gerakan radikalisme. Oleh karena itu, pemerintah harus sigap dan lebih cermat dalam menyelesaikan persoalan radikalisme dan hoaxs. Artinya, tidak cukup dengan mengutuk pelaku atau menindak saja tetapi harus berani memutus rantai jejaring hingga ke akarnya.

Pun dalam konteks melawan hoaxs, pemerintah perlu memperkuta regulasi tentang IT dan memperketat sehingga tidak ada ruang bagi mereka penyebar konten hoaxs yang dapat merusak persatuan dan harmoni kita sebagai sebuah bangsa.

  • Bagikan