Dilema Hukum Pembubaran Ormas

  • Bagikan

Opini – Perbincangan mengenai kebebasan berserikat kembali membanjiri ruang publik menyusul adanya pembubaran FPI. Setidaknya ada tujuh alasan mengapa ormas asuhan Habib Rizieq Shihab tersebut pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah.

Berbagai respon dan tanggapan mengemuka mendukung langkah tegas yang diambil pemerintah terhadap FPI. Namun, tidak sedikit yang mengkritisi dan menganggap kebijakan tersebut telah merenggut kebebasan dalam kehidupan demokrasi yang sekaligus menyalahi prinsip Hak Asasi Manusia.

Tulisan ini mencoba untuk melihat persoalan tersebut melalui sudut pandang hukum.

Ormas Perspektif HAM

Secara teoritis, Kebebasan berserikat merupakan bagian dari tiga kebebasan hak sipil dan politik yang meliputi kebebasan berserikat (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression).

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai hak berserikat termuat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan yang sama juga termuat dalam Pasal Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya pengaturan hak berserikat dalam hukum tertinggi negara, yaitu UUD 1945 merupakan jaminan yang diberikan negara atas kebebasan dasar hak sipil dan politik yang dimiliki warga negara.

Pertanyaannya kemudian, apakah kebebasan dasar hak sipil dan politik yang dimaksud bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat?

Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu melihat Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam penjelasannya, ICCPR menyebutkan mengenai dua pengklasifikasian hak. Pertama, ialah hak yang bersifat non-derogable right (hak yang tidak dapat dikurangi), seperti hak untuk hidup. Kedua, ialah hak yang bersifat derogable right (hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya), hak kebebasan sipil dan politik termasuk dalam bagian ini.

Karena hak berserikat tergolong derogable right, maka menjadi jelas bahwa kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, terutama dalam konteks menjaga keamanan nasional dan keselamatan publik.

Prinsip “due process of law” dalam pembubaran ormas

Pengaturan terbaru mengenai ormas tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2017, yang semula merupakan Perpu Ormas yang sengaja dirancang pemerintah Jokowi untuk menggebuk HTI pada 2017 silam. Ketentuan mengenai pembubaran ormas diatur dalam Pasal 60 hingga Pasal 80 A.

Secara sederhana, UU Ormas ini memberikan kewenangan tak terbatas kepada pemerintah dalam mencabut status badan hukum ormas dan membubarkan ormas. Disebutkan dalam Pasal 62 ayat (3) bahwa pemerintah melalui menteri terkait dapat melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas. Pencabutan tersebut, menurut Pasal 80 A sekaligus dinyatakan bubar.

Ketentuan pembubaran ormas ini lah yang sesungguhnya menjadi sumber masalah. Memang, ada beberapa negara yang mengadopsi kewenangan pembubaran ormas sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah (eksekutif). Namun secara historis, kewenangan pembubaran ormas yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah tersebut telah membawa kita mundur ke belakang ke zaman orde baru, di mana kebijakan serupa pernah berlaku.

Jika kita merujuk pada UU Ormas sebelumnya, yakni UU No. 17 Tahun 2013, sesungguhnya aturan pembubaran ormas cenderung lebih komprehensif. Selain mengatur jenjang pemberian sanksi, pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan.

Inilah yang dinamakan due process of law, di mana kewenangan pembubaran dan pembekuan ormas diserahkan kepada proses pengadilan yang merdeka, tidak terpengaruh intervensi eksternal, berimbang dan terbuka. Hal ini senafas dengan konsideran PMK No. 6-13-20/PUUVIII/2010 . Sehingga pelarangan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

Selain itu, ada keanehan mengenai penempatan Asas Contrarius Actus, di mana Kemenkumham memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberi izin dan mencabut status badan hukum ormas. Padahal dalam hukum administrasi, izin itu berkenaan dengan adanya suatu larangan. Artinya, suatu larangan dapat dilakukan selama ada izin yang membolehkannya.

Kebebasan berserikat bukanlah suatu yang dilarang, sehingga tidak membutuhkan izin. Oleh karean itu, pendaftaran organisasi sebagai ormas merupakan suatu pilihan, bukan kewajiban. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak wajib.

Singkatnya, tidak terdaftarnya ormas atau berakhirnya SKT bukanlah suatu masalah bagi ormas. Hal tersebut hanya akan berkonsekuensi terhadap fasilitas yang diberikan negara seperti bantuan keuangan. Selebihnya organisasi tetap dapat menjalankan kegiatannya selama tidak melanggar hukum.

Terakhir, kita semua tentu berharap agar pengaturan ormas ke depan harus sesuai dengan nalar keadilan berbangsa dan bernegara. Maka, dengan masuknya RUU Ormas dalam Prolegnas 2020-2024, sudah sepatutnya masyarakat menaruh perhatian atas pembahasannya.

Pengaturan mengenai pembubaran ormas sepatutnya juga disamakan dengan pembubaran badan hukum yang lainnya. Sebagai contoh UU Partai Politik yang mengatur pembubaran parpol melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara UU yayasan, UU serikat buruh dan UU Perseroan Terbatas mengatur pembubaran masing-masing melalui pengadilan.

Pengawalan ini penting untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan pemerintah terhadap kebebasan berserikat.

Jika FPI yang sering main hakim sendiri dibubarkan oleh pemerintah secara main hakim sendiri. Lantas apa bedanya?!

Oleh: Ahmad Ainun Najib

  • Bagikan