10 Cabor Terancam Batal PON Papua 2020, Komisi X DPR RI Usulkan Perubahan Perpres

  • Bagikan

Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua masih menyisakan sejumlah permasalahan. Salah satunya rencana pembatalan terhadap 10 cabang olahraga (cabor).

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengatakan ada rencana pembatalan terhadap 10 cabor yang akan ditandingkan pada PON 2020.

Karenanya, Mujib mengatakan, akan mendorong Pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha agar penyelenggaraan PON bisa diselenggarakan di provinsi lain.

Sepuluh cabor tersebut adalah Balap Sepada, Bridge, Kriket, Dansa, Gateball, Petanque, Ski Air, Soft Tennis, Tenis Meja, dan Woodball.

“Berkaitan dengan cabang olahraga ini, terutama event yang akan kita hadapi adalah PON, isu terbesarnya adalah adanya pembatalan terhadap 10 cabang olahraga,” kata Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/12/2019).

Mujib menjelaskan, rencana pembatalan 10 cabor ini akan menjadi permasalahan serius, terhadap atlet maupun pemerintah daerah. Menurut penilaian Mujib, setiap Pemerintah Daerah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merasa keberatan jika 10 cabor batal ditandingkan. Sebab akan menurunkan semangat bertanding para atlet yang sudah melakukan latihan secara maksimal dari jauh-jauh hari.

Sementara dari sisi Pemda, akan mengalami permasalahan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait latihan para atlet. “Jika ini tidak diselenggarakan, Pemda akan kesulitan kalau nanti ada pemeriksaan dari BPK dan yang sudah dikeluarkan semiliar itu untuk kegiatan apa yang kemudian dibatalkan. Ini juga ada persoalan yang serius berkaitan dengan pemeriksaan keuangan dan yang lebih serius lagi dari mental para atlet kita yang sudah belajar mempersiapkan diri jauh-jauh hari.” kata politisi Partai Golkar itu kepada Parlementaria.

Mujib menambahkan, ada usulan dari provinsi lain yang bersedia menjadi tempat penyelenggara jika inti masalah dibatalkannya 10 cabor tersebut terkait sarana prasarana olahraga.

Namun Mujib menilai hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sehingga mungkin pihaknya akan meminta Pemerintah merevisi Perpres tersebut.

“Oleh karena itu Komisi X DPR akan sampaikan kepada Pemerintah atas usuluan yang ia terima, supaya cabor yang diisukan dibatalkan itu akan tetap dilaksanakan meskipun di provinsi lainnya,” tutup legislator dapil Jawa Tengah I itu.

Sebelumnya, Ketua KONI Provinsi Jawa Timur Erlangga, mengatakan, pembatalan 10 cabor di PON 2020 dapat mengakibatkan rusaknya mental para atlet untuk meningkatkan kualitas di Indonesia.

Selain itu, pihaknya meminta agar Perpres Nomor 91 Tahun 2017 direvisi, karena pihaknya mengaku siap menjadi penyelenggaraan cabor yang rencananya dibatalkan pada PON 2020

  • Bagikan