Ketua TP PKK Trenggalek, Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD dengan Gerakan Celengan PAUD

  • Bagikan

Saat peringatan Hari Guru, Senin (25/11/2019) Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad inisiasi Gerakan Celengan PAUD. Gerakan ini ditujukan untuk menambah Kesejahteraan para Pendidik PAUD di Trenggalek.

Tugas dan tanggungjawab Guru PAUD masih dianggap belum sebanding dengan kesejahteraan yang diterima oleh para pendidik anak usia dini ini.

Upaya mengajak peran desa untuk membesarkan PAUD di desanya dirasa masih belum maksimal, sehingga gerakan untuk kebersamaan ini digagas oleh wanita berparas cantik ini.

“Kita sedang mencoba membentuk Gerakan Celengan PAUD, dimana gerakan tersebut merupakan gerakan kebersamaan menabung uang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru PAUD,” ungkap Novita kepada awak media, di Balai Desa Bendoagung Kecamatan Kampak, Senin (25/11/2019).

Lebih lanjut Ketua TP PKK Trenggalek ini menambahkan, “setelah kita upayakan dan diskusi kan dengan kepala Desa tentang anggaran desa bisa tidak dipakai untuk kesejahteraan Guru PAUD ternyata masih agak sulit. Tetapi kita terus berinovasi untuk meningkatkan kebersamaan dengan Celengan PAUD ini, yang harapannya celengan ini bisa menambah kesejahteraan Guru PAUD,” lanjutnya.

Tidak banyak kepala desa yang a where terhadap anggaran untuk PKK, karena banyak sekali saya dengar Tim Penggerak PKK desa tidak tahu anggaran PKK di desanya.

Harapannya dengan gerakan ini di 14 Kecamatan bisa menyadarkan kepala desa maupun aparatur desa bisa memulai transparansi dana untuk PKK itu berapa, serta mulai dibimbing dan dibina anggota tim penggerak PKK ini sesuai visi misi di desanya masing-masing.

Sehingga ada pemetaan, ibu kepala desa tidak hanya berdiam diri di rumah dan menyadari tugasnya sebagai ketua TP PKK Desa, tandasnya.

Sedangkan Drs.H Mukhlis, M.Si, Direktur Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Kemendesa saat berkunjung ke Trenggalek beberapa waktu lalu menegaskan dana desa bisa digunakan untuk membesarkan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa. “Selain untuk pelayanan pemerintahan dana desa bisa digunakan untuk PAUD, Posyandu atau hal-hal yang sifatnya urgen di desa,” ungkap Mukhlis.

Dirinya tidak menampik ada peraturan kementrian lain yang menyebutkan hanya PAUD milik Desa yang boleh dibantu menggunakan dana Desa. Namun menurutnya dalam peraturan Kementrian Desa susah di split secara detil mengenai apa kegiatan kegiatan yang bisa didanai melalui dana desa.

Menurutnya ada dua kegiatan yang diperbolehkan menggunakan dana ini atau ada dua hak yang dimiliki oleh desa, yaitu hak rekondisi dan subsidieritas.

Hak rekondisi ini merupakan hak asal usul dan subsidieritas ini merupakan hak kewenangan desa dan kewenangan lokal skala desa.

“Kewenangan skala desa ini adalah salah satunya PAUD dan ini diperbolehkan oleh Undang-undang. Dana desa digelontorkan salah satunya adalah untuk dua kewenangan tersebut,” tandas Direktur Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Kemendesa.

  • Bagikan