PWNU Jatim Dukung Sertifikasi Nikah dan SKB 11 Menteri

  • Bagikan

 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui Lembaga Bahtsul Masail mendukung usulan wacana sertifikasi pernikahan, sebagai salah satu syarat pernikahan yang sah.

Keputusan yang diambil dalam Musyawarah Kerja Wilayah Jatim Ke -1 di Ponpes Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo, PWNU Jatim juga mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Sekretaris PWNU Jatim, Muhammad Hasan Ubaidillah mengatakan keputusan mendukung sertifikasi pernikahan guna kemaslahatan umat. Salah satu poin yang menjadi diterimanya usulan sertifikasi pranikah, yakni dapat meminimalisir dampak pergaluan bebas.

“Dalam sertifikasi ini ada unsur pendidikan, tarbiyah bagi calon pengantin. Serta pemuda yang ingin mengenal lebih dekat, terkait konteks kemitraan dalam rumah tangga,” katanya, Sabtu 30 November 2019.

Hasan panggilan akrabnya menilai SKB bisa menjadi cara membendung radikalisme. Disamping itu, PWNU telah melakukan kontra radikalisasi, melalui instrumen. Yakni lewat kegiatan NU di masyarakat seperti tahlilan dan yasinan.

Selain itu deradikalisasi, lanjutnya, PWNU telah melakukan berbagai macam upaya agar kejadian yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Seperti melakukan penyadaran terhadap orang yang sudah terpapar radikalisme.

“Jadi kita menyampaikan pesan kepada kiai, dan juga membentengi dengan ahlussunnah wal jamaah,” ujarnya.

Nantinya akan disampaikan pada musyawarah nasional alim ulama dan konfrensi besar, dimana dilaksanakan pada Maret 2020 di Sarang Rembang. “Itu akan menjadi bahan-bahan utama, yang akan kita sampaikan di forum Muktamar,” katanya.

Sebagai informasi, Muskerwil PWNU Jatim Ke-1 yang dilaksanakan sejak Jumat 29 hingga 30 November 2019, diikuti 600 pengurus NU dari berbagai daerah di Jatim. Muskerwil sendiri digelar dengan tema Konsolidasi Organisasi untuk Percepatan Program Strategis Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama.

  • Bagikan