Ketua MPR Minta Pemerintah Sosialisasikan Kemampuan Negara Cegah Korona

  • Bagikan

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, menyosialisasikan kemampuan negara menangkal dan mencegah penyebaran virus korona ke dalam negeri.

Menurut Bamsoet sosialisasi itu penting mengingat pemberitaan tentang ekses dan penyebaran virus korona demikian intens akhir-akhir ini dan informasi tentang kemampuan negara menangkal virus itu pun masih simpang siur, dan tidak jarang “dibumbui” hoaks.

“Karena itu Kementerian Kesehatan segera menyiapkan penjelasan atau informasi publik tentang kemampuan negara menangkal penyebaran virus korona di dalam negeri. Informasi resmi itu hendaknya seragam dan disebarluaskan atau disosialisasikan ke semua daerah oleh jajaran Dinas Kesehatan di setiap provinsi serta kabupaten/kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (02/02/2020).

Ia mengatakan, dengan penjelasan atau informasi resmi yang seragam, diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran, hoaks atau spekulasi lainnya tentang virus korona di Indonesia. Langkah seperti itu menurut dia juga bertujuan mencegah rasa panik di tengah masyarakat.

Bamsoet mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli pada pemberitaan tentang dampak virus korona Wuhan atau novel coronavirus (2019-nCoV), tetapi juga mulai cemas.

Menurut dia, kecemasan masyarakat itu direfleksikan warga Natuna ketika menyikapi keputusan pemerintah menetapkan Natuna sebagai lokasi karantina bagi 250 WNI yang dievakuasi dari China.

“Kecemasan itu sangat wajar mengingat sebagian besar masyarakat begitu awam tentang virus korona dan cara menangkalnya. Sedangkan pemberitaan tentang ekses virus ini sangat intens dan mulai menebarkan rasa takut,” ujarnya.

Apalagi menurut dia setelah WHO juga menetapkan status virus korona Wuhan sebagai darurat dunia yang ditindaklanjuti banyak negara dengan ragam tindakan preventif menangkal penyebaran virus itu.

Selain itu Bamsoet juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memonitor mobilitas puluhan ribu tenaga kerja asing asal China.

Menurut dia, hingga akhir tahun 2019, jumlah TKA asal China di Indonesia lebih dari 30.000 orang, di antara jumlah itu, sebagian tentunya keluar masuk Indonesia-China untuk berbagai keperluan.

“Apalagi, momentum Tahun Baru Imlek baru saja berlalu. PemantauanĀ terhadap mobilitas TKA asal Tiongkok itu semata-mata bertujuan mencegah penyebaran virus korona di dalam negeri,” ujarnya. (*)

https://www.kliksaja.co/

  • Bagikan