Kasek Bawaslu Malut: Pemda Dilarang Tarik ASN di Bawaslu dan KPU saat Pilkada

  • Bagikan



Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Drs Irwan M. Saleh ME menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan penarikan ASN yang diperbantukan di Bawaslu dan KPU pada saat pelaksanaan Pilkada.

Menurut mantan Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate itu larangan itu sesuai dengan edaran Kemendagri yang melarang Pemerintah Daerah memutasi atau melakukan perputaran SDM kepegawaian yang ada dalam lingkungan sekretariat KPU dan Bawaslu hingga penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berakhir.

“Mendagri sudah mengeluarkan edaran kepada kepala daerah tentang masalah SDM penyelenggara pemilu di sekitar pemilu KPU dan Bawaslu ini untuk tidak diganti,” kata Irwan kepada wartawan, menyikapi sejumlah Pemda yang melakukan penarikan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota di Maluku Utara, Selasa (28/01/2020).

Edaran tersebut kata Irwan, bertujuan agar kerja-kerja KPU dalam penyelenggaraan pilkada tidak terganggu oleh mutasi atau pergantian ASN yang terjadi di sekretariat penyelenggaraan pemilu.

“Kecuali dalam keadaan tertentu, pemda harus mendapat persetujuan atau pemberitahuan ke Mendagri, tetapi Mendagri juga akan mengkonsultasikan kepada KPU dan Bawaslu kalau memang seandainya ada keadaan yang sangat urgent,” kata Irwan M. Saleh.

Hal itu kata dia dilakukan agar para penyelenggara pemilu di daerah terutama kesekretariatan sebagai jantungnya organisasi penyelenggara pemilu tidak terganggu pekerjaannya.

Dia mengatakan, dalam surat Mendagri nomor 270/476/SJ tertanggal 20 Januari 2020 tentang Penugasan Khusus PNS pada secretariat Pengawas Pemilu, pada point enam menyebutkan, pemindahan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada sekretariat Pengawas Pemilu harus ada persetujuan Mendagri. (*)

https://www.kliksaja.co/

  • Bagikan