Pemprov Jatim Selidiki Dugaan Pencemaran Bengawan Solo

  • Bagikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur langsung meneliti air Sungai Bengawan Solo yang berwarna merah. Sebab air sungai yang melintas di tiga kota d Jatim, Ngawi, Tuban, dan Bojonegoro, diduga tercemar

Pemprov mengambil sampel di lima titik sungai, yaitu Bandung Gerak, Jembatan Padangan, dan Desa Kracaan Ngraho (Bojonegoro). Dua titik lainnya ada di Ngawi, yakni Jembatan Pitu dan Mantingan.

“Sampel air sungai tersebut sudah kami ambil pada 29-30 November. Hasilnya baru keluar kemarin (Rabu 4 Desember 2019),” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan resminya, Kamis 5 Desember 2019.

Hasilnya, perubahan warna sungai masih dalam batas toleransi. Sebab saat ini yang langsung dibuka pintu air Perum Jasa Tirta (PJT) Madiun untuk penetrasi. Kondisi ini membuat kondisi aliran air sungai normal kembali.

Kandungan di titik Bojonegoro, parameter pencemar mineral Logam di Jembatan Padangan tertinggi TDS = 570 mg/l; pH =7,62; NH4=0.0362mg/l; Mn=1.26 mg/l; Zn=0.0113mg/l; dan Pb=<0.0547 mg/l Cd=<0.00935 mg/l.

Hal ini menunjukkan bahwa kekeruhan masih di bawah standar Baku Mutu Air sungai kelas III (TDS = 1000 mg/l) dan Unsur Pb Baku Mutu 0.03 mg/l sedikit melebihi.

Kendati demikian, Khofifah berkomitmen akan tetap melanjutkan penyebab pastinya perubahan warna Sungai Bengawan Solo. “Perubahan warna akibat pencemaran sungai tersebut bisa dimungkinkan dari beberapa faktor, dan tentunya harus melakukan pembuktian lewat pengujian ilmiah,” ungkapnya.

Jika nantinya terbukti ada pencemaran, pemprov akan menyiapkan tindakan tegas sesuai perundangan. Pemprov Jatim telah menggandeng pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, kementerian teknis, dan Pemprov Jateng.

“Dua bulan lalu saya sudah berkoordinasi dengan pak Ganjar (Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo) terkait baku mutu Bengawan Solo. Dan ternyata pak Ganjar juga menyoalkan kualitas baku mutu air yang mengalami penurunan kualitas,” tuturnya.

Mantan menteri sosial itu berharap, Kementrian LHK bersama Kementerian PUPR dapat melakukan proses tindak lanjut atas kasus ini. Kalaupun terbukti harus diberi peringatan sampai dengan sanksi kepada perusahaan yang membuang limbahnya di sungai.

Bahkan perlu tindakan tegas jika memang dianggap efektif dan bisa menjerakan. Sebagaimana kementerian KLHK juga memberikan strict punishment pada perusahaan pembakar hutan.

Hasil Rakor juga disepakati adanya action plan dan surat keputusan bersama antara pemprov Jatim dan Jateng untuk penanggulangan Bengawan Solo.

  • Bagikan