Kemenkumham Jatim Lakukan Penandatanganan Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan ZI, Stakeholder Eksternal Berikan Apresiasi.

  • Bagikan

8/1/2020

SURABAYA – Langkah Kanwil Kemenkumham Jatim dalam melakukan Apel Penandatanganan Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan ZI mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Kejaksaan Tinggi dan Ombudsman RI Perwakilan Jatim.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim I Made Suarnawan dan Ketua ORI Perwakilan Jatim Agus Widiyarta. Suarnawan membacakan sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Moch Dofir yang berhalangan hadir.

Suarnawan mengungkapkan bahwa untuk meraih predikat WBK/ WBBM tidak mudah dilakukan. Terutama untuk menghapus kebiasaan buruk terutama sifat koruptif.

“Namun harus yakin bisa, dengan tekad yang kuat dan pemimpin yang punya visi ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, harus ada perubahan sistem secara internal untuk membawa dampak positif kepada eksternal. Dengan melakukan reformasi birokrasi, dia yakin akan tercipta layanan publik yang prima.

“Selamat bekerja kepada jajaran untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Agus mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran telah berkomitmen untuk berkinerja dengan baik. Agung berkisah, selama 13 tahun bergelut mengawasi pelayanan publik di Jatim dia mengaku awalnya ragu-ragu.

”Mengingat birokrasi lama yang sangat jelek, begitu rumit, sulit dan pungli dimana-mana,” terangnya.


Sampai akhirnya muncul konsep pembangunan ZI. Dan melihat progres yang ditunjukkan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya, dia yakin bahwa birokrasi bisa berubah ke arah yang lebih baik.


“Karena yang mendapat predikat WBK/ WBBM terus meningkat dari tahun ke tahun,” urainya.


Meski begitu, menurutnya predikat WBK/ WBBM hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan integritas dalam birokrasi. Dalam RB, hal tersebut termasuk struktur yang berkaitan dengan aturan, SOP atau peraturan perundang-undangan. Sifatnya hanya administratif.

“Ada instrumen lain yang harus dipenuhi,” tuturnya.

Menurut Agus, unsur kedua lebih sulit dipenuhi yaitu perubahan perilaku. Selama ini, menurutnya, kegagalan dalam RB berada pada instrumen perilaku, bukan administratif. Namun, dia yakin Kanwil Kemenkumham Jatim bisa melakukan hal tersebut.

“Kanwil Kemenkumham Jatim sangat bagus. Ada masyarakat yang melapor ke kami karena merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan,” pujinya disambut tepuk tangan hadirin.

  • Bagikan