Berdiri di Bantaran Sungai, Padepokan Tinggar Mojokerto Dibongkar Paksa

  • Bagikan

Mojokerto – Pemerintah membongkar paksa Padepokan Tinggar karena berdiri di atas bantaran Kali Sadar Desa Tinggarbuntut, Bangsal Kabupaten Mojokerto, Senin 16 Desember 2019. Pembongkaran itu menyusul rencana pembangunan tanggul.

Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Jawa timur Ruse Rante Pademme mengatakan bangunan padepokan berdiri di atas lahan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. “Hari ini harus eksekusi, (apalagi) bangunan itu tak ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan)-nya,” katanya.

Menurut dia, ada 59 bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sadar. Setelah BBWS mensosialisasikan rencana pembangunan tanggul, mayoritas pemilik membongkar sendiri bangunan miliknya. Hanya dua pemilik bangunan yang menolak; Nur Cholis, pemilik padepokan dan Didit, pemilik sebuah gudang berjarak 1 kilometer dari padepokan.

“Kami sudah sosialisasi sampai tiga kali hingga imbauan lisan. Tapi nyatanya, yang bersangkutan selalu menghindar dan memilih jalur hukum,” katanya.

Ia mengatakan penolakan membongkar bangunan telah menghambat rencana pembangunan tanggul. Padahal Dinas PU hanya punya waktu sepekan untuk membangun tanggul agar banjir dari Kali Sadar, anak sungai Brantas, yang kerap terjadi saat musim penghujan tak menggenangi permukiman warga.

“Saya juga sudah sampaikan kepada tim (pembongkaran), jangan sampai orang satu bisa mengalahkan pemerintah yang notabene untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Pembongkaran paksa itu sempat diwarnai cekcok antara Nur Cholis dan petugas. Ia tampak tersulut amarah saat petugas memindahkan kandang burungnya. “Meski tak ada izin, saya rutin membayar pajak,” katanya.

Selain itu, ia menolak pembongkaran lantaran pemerintah tak menyiapkan skema pengganti biaya bangunan. Padepokan Tinggar berdiri sejak 2003 sebagai jasa pengobatan alternatif sebelum berkembang menjadi tempat pengajian.

Nur Cholis mengatakan telah menghabiskan uang sebesar Rp 900 juta untuk pembangunannya. “Terkait ganti rugi saya serahkan ke kuasa hukum saya,” katanya sembari mengancam akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

Kuasa hukum Nur Cholis, Prayugo Laksono mengatakan selain menempuh jalur hukum, ia akan mengadukan kasus ini ke DPRD Kabupaten Mojokerto.

  • Bagikan