Pemerintah Akan Pelajari Draft Revisi UU KPK

  • Bagikan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu draft revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu,” kata Yasonna di Istana Negara, Senin (09/09/2019).

Yasonna mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar draft revisi UU KPK tersebut dipelajari dengan hati-hati.

Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (05/09/2019) pekan lalu.

Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi  apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (*)

  • Bagikan