Jokowi: Tidak Ada Pengembalian Mandat Dalam UU KPK

  • Bagikan

Pengembalian mandat kepada Presiden oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR RI, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/09/2019) siang mengatakan, tidak ada istilah pengembalian mandat dalam undang-undang KPK.

“Dalam undang-undang KPK, tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Yang ada itu, menurut Presiden, mengundurkan diri, ada, meninggal dunia, atau terkena tindak pidana korupsi,” kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga negara, untuk ia meminta pimpinan KPK bijak dalam bernegara.

“Jadi saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” kata Jokowi

Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan sejak awal dirinya tidak pernah meragukan Pimpinan KPK yang sekarang. Ia mengaku sudah berkali-kali menyebut kinerja KPK itu baik.

Saat ini, lanjut Jokowi, pemerintah sedang memperjuangkan substansi-substansi yang ada direvisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi

“Tugas kita bersama,” tegas Presiden Jokowi. (*)

  • Bagikan