Untuk Menjalankan Fungsi Legislasi, DPR Segera Bahas RUU TPKS

  • Bagikan

RUU TPKS, telah menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada Masa Persidangan III ini. Puan memastikan, penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS telah selesai dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Beberapa agenda legislasi yang menjadi perhatian luas dari rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, maka  RUU TPKS telah menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah,” ungkap Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani saat membacakan pidato pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Puan melanjutkan, DPR RI mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang juga memandang bahwa kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. “Kami memberikan apresiasi untuk Presiden Jokowi yang memandang kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan,” kata Puan sembari mengajak pemerintah bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS ke depan.

 

Disampaikan politisi PDI-Perjuangan itu, Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku. “Sehingga minggu depan RUU TPKS dapat disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI; dan selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah,” jelasnya seraya menyampaikan harapannya agar RUU TPKS dapat memperkuat upaya perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan juga mempertajam paradigma untuk berpihak kepada korban.

Agenda strategis legislasi lainnya, masih kata Puan, adalah revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “DPR RI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama Pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI,” kata legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Selain itu, DPR RI bersama pemerintah juga tengah menuntaskan pembahasan sejumlah RUU pada tingkat pertama. Di antaranya; RUU  tentang Hukum Acara Perdata; RUU tentang Praktik Psikologi; RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional; RUU tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; RUU tentang Penanggulangan Bencana; RUU tentang Landas Kontinen dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

“Pada masa sidang ini, pembahasan RUU tersebut agar dapat diselesaikan dan dapat ditetapkan menjadi UU. Menuntaskan RUU prioritas tahun 2022, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional,” tutup Puan.

  • Bagikan