Pendidikan Jatah Milenial Rasa Kolonial

  • Bagikan

Oleh: Fajar Sumardhan (Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta 2020/2021 M)

Sejak 17 Agustus 1945 nyaring bunyi Kemerdekaan Indonesia terdengar di seluruh penjuru tanah air. Dikomandoi oleh dua proklamator bangsa Bung Karno dan Bung Hatta yang sejak saat itu Indonesia menyatakan dirinya bebas dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme yang menyiksa.

Sorak sorai rakyat Indonesia bergemuruh dipersada bumi khatulistiwa dengan harapan peradaban baru akan segera dimulai masa-masa kelam yang penuh dengan segala bentuk penindasan telah usai, cita-cita rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar akan segera memulai lembar barunya.

Cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar tersirat dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945  yang berbunyi ; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradad, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pembukaan UUD 1945 ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa ini memiliki cita-cita luhur yang sangat mendalam, hingga melampaui zamannya.

Perumusan cita-cita bangsa Indonesia tentu bukan tanpa proses yang panjang. Cita-cita bangsa Indonesia ini merupakan nilai yang lahir dari pengalaman historis bangsa, sehingga menjadikan ruh para pendiri bangsa untuk merumuskannya.

Sejak zaman kolonialisme Belanda, Rakyat Indonesia tidak mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya, terlebih lagi untuk mendapatkan pendidikan merata tanpa melihat ras dan identitas. Hal inilah yang menjadi perumusan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita rakyat Indonesia yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Pada masa kolonialisme, rakyat Indonesia tidak dapat merasakan pendidikan tanpa kelas. Hal tu dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan sekolah. Sekolah untuk anak-anak Belanda adalah Europese Lagere School (ELS) ke Lycea, HBS V dan atau HBS III.

Kemudian Sekolah untuk Bumiputera adalah HIS dengan lama belajar tujuh tahun. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa biasanya mereka memilih jalur HCS (Hollandsche Chineesche School) dengan bahasa pengantar Belanda. Kasta terakhir dengan tingkatan yang paling rendah yakni Sekolah untuk Bumiputera rendahan adalah Sekolah Desa (Volkschool) dan Sekolah Kelas II (Tweede Inlandsche School).

Selama periode kolonialisme potret pendidikan di Indonesia syarat akan kelas, sehingga benar apa yang dikatakan Umamah dalam karyanya yakni sistem persekolahan pada masa kolonial Belanda di Indonesia, ia mengatakan bahwa sistem pendidikan kolonial yang pernah berlaku di Indonesia mempunyai karakteristik yang spesifik, yaitu adanya jurang pemisah antara penjajah dan yang terjajah.

Masing-masing (penjajah dan yang terjajah) merupakan lapisan dalam masyarakat, selain tujuan pendidikan selama periode kolonialisme menampakkan karakteristiknya yakni sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan buruh kasar dan kaum pemodal Belanda.

Disamping sebagai buruh kasar, beberapa dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi ataupun tenaga-tenaga khusus dibeberapa bidang lainnya, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah kolonial Belanda.

Sekolah-sekolah pada jaman kolonial Belanda diorganisir secara hierarkis menurut umur dan tingkatan tertentu berdasarkan pada batas perkembangan tertentu yang sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Seseorang tidak bisa dengan sendirinya menentukan pilihannya sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Hal itu berakibat pendidikan yang berkembang bukanlah merupakan tuntutan lokal, tetapi mencerminkan kepentingan kolonial.

Potret kelam pendidikan periode kolonial mengungkapkan fakta bahwa pada fase itu, pendidikan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan elit-elit, sehingga harapan baru pun muncul, 75 tahun Indonesia merdeka harapannya adalah setiap rakyat Indonesia dapat mendapatkan pendidikan secara merata, tanpa harus takut dengan hal-hal lain yang terjadi, hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

UU nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa, pendidikan harus diselanggarakan secara demokratis dan juga berkeadilan, serta tidak deskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Harapan besar dengan UU nomor 20 tahun 2003 dapat terealisasi dengan baik, cukuplah sudah rakyat Indonesia menderita sejak fase kolonialisme Belanda dan tak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan dengan baik.

Lalu yang menjadi pertanyaan, sudahkah sistem pendidikan Indonesia telah berjalan dengan baik? Apakah rakyat Indonesia telah merasakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan? Apakah rakyat Indonesia sudah terbebas dari sisitem pendidikan ala kolonial? Semua jawaban atas pertanyaan itu adalah “belum”.

Potret pendidikan di Indonesia hari ini, faktanya begitu sangat memprihatinkan, padahal alokasi untuk dana pendidikan di Indonesia sekitar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pada kenyataannya, anggaran yang begitu besar tidak dapat berkontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Data dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebuah organisasi Internasional yang mengurusi tentang pendidikan, sains, serta kebudayaan dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016,melaporkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia berada di peringkat 10 dari 14 negara berkembang di dunia.

Sedangkan kualitas guru sebagai kompenen yang sangat penting didalam pendidikan berada diperingkat ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia, kondisi yang sangat memprihatikan. Telah banyak yang dilakukan pemerintah mulai dari perubahan kurikulum yang didesain sesuai dengan standar dan kualitas pendidikan di Indonesia sampai pada pelatihan-pelatihan untuk pengajar agar memiliki kualitas yang baik, namun nyatanya masih belum sesuai dengan yang di inginkan.

Survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, pada 2016 tercatat masih ada 4,6 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak sekolah. Berdasarkan data yang dilansir dari UNICEF, faktor yang mempengaruhi siswa putus sekolah adalah ekonomi.

Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP, dibandingkan 20 persen dari keluarga terkaya.

Potret pendidikan di Indonesia masih menunjukkan bahwa ekonomi masih menjadi alasan atau salah satu faktor dari permasalahan. Pendidikan merata tanpa membedakan kasta yang diinginkan pasca Indonesia merdeka nyatanya masih menjadi sebuah ironi di negeri pertiwi ini.

Anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang layak apabila ia memiliki ekonomi yang baik. Sebaliknya, mereka yang memiliki ekonomi yang kurang baik, harus menderita karena tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak, selaras dengan hal tersebut benarlah apa yang dikatakan oleh Eko Prasetyo dalam bukunya yang berjudul “Orang Miskin Dilarang Sekolah”, bahwa “sekolah dinilai berdasarkan ekonomi, berdasarkan untung rugi. Hanya yang memiliki modal yang bisa mengecap sekolah dan yang tak memiliki modal hanya mampu menatapnya. Lagi-lagi orang miskin tersiksa di negeri sendiri”.

Pendidikan yang serba mahal, tak hanya dirasakan dibangku sekolah saja, namun juga diperguruan tinggi. Hal itu dapat terlihat dari kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), sistem subsidi silang yang diharapkan mampu membantu mahasiswa yang memiliki ekonomi kurang mampu, namun nyatanya belum mampu mencapai target dari apa yang diharapkan. Sistem UKT dinilai masih cacat dalam penerapannya terbukti masih banyaknya pendataan yang tidak sesuai dengan realita yang ada, kemudian tidak tepat sasaran.

Pendidikan yang merupakan kompenen paling penting dalam kehidupan, nyatanya masih menjadi barang mahal di negeri ini. Amanat kemerdekan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, nyatanya masih sulit untuk diwujudkan. 75 tahun Indonesia telah merdeka, namun nyatanya pendidikan masih begini-begini saja.

Lalu apa bedanya saat ini dengan masa kolonilisme Belanda? Pemerintah Indonesia memiliki tugas yang sangat berat dalam mewujudkan pendidikan yang baik, tidak hanya baik secara mutu namun juga harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Wujud nyata kemerdekan adalah pendidikan yang merata, jika bangsa ini ingin menjadi bangsa yang berwibawa, maka pendidikan harus dirasakan oleh segenap rakyatnya, bukan hanya elit-elit saja. (*)

  • Bagikan