oleh

Pakar Hukum Sebut SP3 BLBI Tidak Sah dan Melawan Hukum

Yogyakarta, Kliksaja Jogja – KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Surat Keterangan Likuiditas BLBI, pada 31 Maret 2021. Penerbitan SP3 tersebut sekaligus membatalkan status tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Banyak pihak menyesalkan keputusan tersebut. Beberapa juga mengaitkan sebagai imbas revisi terhadap UU KPK beberapa waktu lalu.

Melansir kumparan.com, salah satu yang mengomentari SP3 KPK tersebut ialah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar. Dirinya menilai SP3 tersebut tidak sah dan melawan hukum.

“SP3 yang dikeluarkan KPK tidak sah dan melawan hukum, karena berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 19/2019 alasan yang harus dipenuhi oleh KPK adalah bahwa kasus yang penyidikan/penuntutannya tidak selesai dalam 2 tahun,” kata Ficar, Senin (05/04/2021).

Ficar merujuk ketentuan dalam UU baru KPK tersebut. Berikut bunyi ketentuan SP3 di pasal 40 UU KPK:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka dengan menerbitkan sprindik pada 13 Mei 2019. Namun KPK baru mengumumkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka dalam konferensi pers pada 10 Juni 2019.

Berdasarkan rentang waktu tersebut, KPK sudah menyidik perkara Sjamsul dan Itjih selama 1 tahun 10 bulan, belum mencapai 2 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KPK.

Meski demikian, KPK sudah mulai mengusut kasus BLBI sejak 20 Maret 2017 ketika menetapkan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka.

Setelah melalui rangkaian persidangan, Syafruddin divonis lepas di tingkat kasasi MA pada 9 Juli 2019. Perbuatan Syafruddin dinilai bukan korupsi, melainkan perdata atau administrasi. Artinya ketika merujuk penyidikan Syafruddin, kasus BLBI sudah ditangani KPK selama 4 tahun.

Namun, Ficar berkeyakinan SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan istrinya belum memenuhi syarat sebagaimana bunyi UU KPK.

“Jika dikaitkan kewenangannya serta UU-nya belum 2 tahun. Demikian juga alasan yang digunakan keliru karena pasti berbeda karakter perbuatan Sjamsul dengan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata dia.

KPK beralasan SP3 diterbitkan karena tidak ada lagi unsur penyelenggara negara dalam perkara ini. Hal ini tak terlepas dari vonis lepas MA terhadap Syafruddin Temenggung. MA menilai bahwa perbuatan Syafruddin Temenggung terbukti sebagaimana dakwaan tapi bukan korupsi.

“Perbuatannya bukan peristiwa pidana berdasarkan putusan kasasi SAT yang dilepaskan (onslag) artinya ada perbuatannya bukan pidana tapi perdata, karena itu saya katakan bahwa perbuatan SAT tidak bisa disamakan dengan Sjamsul Nursalim, yang secara nyata telah merugikan negara triliunan rupiah,” kata Ficar.

Ia menegaskan bahwa SP3 terhadap SN tidak berdasar dan melawan hukum.

“Jadi putusan KPK yang meng-SP3 kan kasus Sjamsul adalah tidak berdasar bahkan melawan hukum, karena itu para komisioner yang bertanggung jawab harus diproses hukum pidana,” sambungnya.

Ficar tetap berkeyakinan perbuatan Sjamsul Nursalim merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sangat besar. Berdasarkan audit BPK, kerugian negara capai Rp 4,58 triliun. Namun diduga, modus yang digunakan seperti perdata.

“Perbuatan SN (Sjamsul Nursalim) menurut saya jelas tipikor karena merugikan uang negara yang sangat besar, bahwa modus yang digunakannya sangat mungkin menggunakan ‘mekanisme keperdataan’ padahal sebenarnya perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana korupsi,” kata dia.

Ia mengkritik kinerja KPK yang menurutnya enggan membongkar modus kasus tersebut.

“Jadi KPK jangan malas membongkar modus dan perbuatannya. Sebuah perbuatan itu pasti ada aspek perdatanya terutama dikaitkan dengan kerugian, tetapi ‘modus’ dari perbuatan itu pidana yang dibungkus dengan institusi perdata, jadi yang harus diperiksa itu unsur niat, yang bisa dilihat dari besaran barang yang menjadi jaminan yang tidak seimbang dengan kewajibannya,” pungkasnya

Umpan Berita