oleh

Membaca Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Oleh : Ahmad Fa’iq Rifqi (Kepala Bidang Kajian Strategis dan Studi Peradaban HMI Cabang Yogyakarta)

Pendidikan adalah hak segala bangsa, tak terkecuali masyarakat Indonesia baik pendidikan tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Dengan pendidikan,  peradaban suatu bangsa akan berubah menjadi lebih maju, bahkan dengan pendidikan seseorang akan terbebas dari belengguh kebodohan, kemiskinan serta penindasan.

Menyadari pentingnya pendidikan ini, Indonesia dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab[1].

Lebih lanjut, sistem pendidikan Indonesia melalui perguruan tinggi juga mempunyai tanggungjawab sosial yang terangkum dalam tridharma perguruan tinggi[2].

Pendidikan tinggi memiliki peranan yang penting dalam sistem pendidikan nasional, sebab pendidikan tinggi ini lah yang menjadi keberlanjutan dan pelengkap dari pendidikan di bangku sekolah dasar dan menengah yang mana menjadi wadah mahasiswa dalam mengembangkan minat bakat mereka sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang umum kita ketahui mahasiswa berfungsi sebagai agent of change, moral force dan iron stock[3].

Dewasa ini, dunia pendidikan tinggi dirundung berbagai permasalahan yang menuntut perhatian kita semua, salah satunya adalah komersialisasi pendidikan tinggi. Komersialisasi pada intinya adalah berubahnya pendidikan sebagai barang publik yang tidak untuk diperdagangkan menjadi barang privat yang dapat diperdagangkan[4].

Beberapa bentuk komersialisasi pendidikan tinggi bisa kita lihat dari kurikulum yang ramah pasar, pembentukan PTN BH(Perguruan tinggi negeri berbadan hukum) dan intervensi dunia usaha dalam perguruan tinggi. Kurikulum yang ramah pasar akan membawa dunia kampus membuka program studi atau menyelenggarakan pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar.

Pengembangan program-program studi hanya melihat perkembangan pasar, mana yang ramai diperlukan pasar itulah yang dikembangkan. Bila yang sedang ngetrend adalah ilmu informatika, psikologi atau komunikasi maka semua ramai-ramai membuka program baru untuk pengembangan ilmu-ilmu tersebut, akibatnya selain tidak memunculkan keragaman studi pada saat itu juga timbul inflasi sarjana pada bidang yang sama tetapi amat kekurangan sarjana dalam bidang yang lain[5].

Selain itu, PTN BH dalam pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi diberikan kewenangan untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, sehingga tak heran jika banyak kampus yang memiliki usaha perhotelan, rumah sakit, SPBU dan lain sebagainya yangmana menjadi indikasi pergeseran orientasi kampus dari nirlaba menjadi mencari keuntungan.

Lebih lanjut intervensi dunia usaha dalam perguruan tinggi bisa kita lihat dari maraknya perusahaan yang membentuk perguruan tinggi. Praktek pemberian gelar doktor HC (Honoris Causa) yang cenderung transaksional, sebagaimana penelusuran TEMPO beberapa waktu yang lalu bahwa banyak elit politik yang mendapatkan gelar tersebut tanpa dasar pertimbangan yang jelas[6].

Dampak dari komersialisasi pendidikan tinggi ini dapat berupa mahalnya biaya pendidikan. Sebagai contoh misalnya, survei HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 13 negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia.

Hal ini logis sebab faktanya tiap tahun biaya perkuliahan semakin naik. Dampak yang lain adalah tertutupnya kesempatan berkuliah bagi orang yang tidak mampu atau dengan kata lain hanya orang berduit saja yang bisa berkuliah.

Selain itu, kurikulum yang ramah pasar akan membuat proses pembelajaran berlangsung seperti mesin, terdikte oleh pasar sehingga membuat mahasiswa tidak leluasa beraktifitas dalam organisasi kemahasiswaan dan hanya bisa fokus menyelesaikan kuliahnya secepat mungkin.

Tentu, apa yang diuraikan dalam tulisan singkat ini belum merepresentasikan semua permasalahan dalam dunia pendidikan tinggi khususnya komersialisasi di dunia perkuliahan. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus mengupayakan agar pendidikan tinggi kita makin inklusif, tidak ekslusif.

Kedepan, kita berharap agar dunia pendidikan tinggi makin menjauh dari praktek komersil yang menjerumuskan orientasi pendidikan Indonesia. Kita semua tentu mengimpikan dunia perkuliahan yang merdeka, membangun dan terbebas dari pengaruh dunia usaha, kapital, maupun pasar.

 

[1] Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[2] Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi mengatur bahwa Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

[3] Agent of change berarti agen perubahan, moral force berarti kekuatan moral dan Iron stock berarti pengganti regenerasi sebelumnya.

[4] Panji Mulkillah Ahmad, Kuliah Kok Mahal ? pengantar kritis memahami Privatisasi, Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, Best Line Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 198.  

[5] Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, LkiS, Yogyakarta, 2005, hlm. 272.

[6] https://kolom.tempo.co/read/1431946/robohnya-marwah-universitas-dari-korupsi-hingga-jual-beli-doktor-honoris-causa/full&view=ok , diakses tanggal 2 Mei 2021, Pukul 02.51 WIB.

Umpan Berita