oleh

Kudeta Demokrat dan Intervensi Rezim Jokowi

Kudeta Demokrat benar adanya, setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di gelar di Sumatera Utara. Sosok Moeldoko menjadi ketua umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Tragedi Partai Demokrat semakin mempertegas bahwa fungsi negara sebagai fasilitator Parpol cukup terganggu di Era Jokowi.

Negara, meski tetap memfasilitas eksistensi partai, namun juga terbukti berupaya melakukan beberapa intervensi kepada partai-partai.

Secara substansial ini tampak seperti mengulangi apa yang terjadi di Orde Baru.

Pada masa Orde Baru terjadi beberapa upaya intervensi itu, seperti misalnya yang terjadi pada masa-masa awal proses fusi di PPP dan PDI, perpecahan internal PSII di awal tahun 1970-an, hingga perebutan kantor PDI 27 Juli 1996.

Intervensi Era Jokowi

Sementara pada masa Jokowi, upaya intervensi atau turut campur itu terjadi pasca Pemilu 2014, saat secara sepihak negara melalui tangan Menkumham mendukung pengesahan kepengurusan partai di PPP dan Golkar yang pro-pemerintah.

Belum lama ini, sikap negara itu terulang kembali, namun dengan perwajahan yang berbeda.

Kali ini menimpa Partai Demokrat yang berupaya untuk diambil alih oleh sosok yang berada tepat di inner circle kekuasaan. Ini sungguh ironis.

Dalam kondisi ini negara seharusnya turut membina sebuah partai yang konon katanya tengah mengalami permasalah internal.

Sayangnya alih-alih turut memfasilitasi penyehatan partai, negara justru melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengintervensi dan mengambil alihnya.

Sikap ini tentu sangat tidak sejalan dengan upaya penguatan partai-partai, yang diyakini merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi.

Tidak mengherankan jika bagi sebagian kalangan, masa depan demokrasi kita masih tetap suram, seiring dengan masih adanya kepentingan yang berasal dari elemen negara/penguasa untuk melakukan intervensi ke partai-partai.

Semoga pada akhirnya negara dapat menahan diri dan dapat benar-benar memainkan persan sebagai fasilitator sejati yang dinuansakan oleh semangat kenegarawanan.

Negara Fasilitator Parpol

Hal ini merujuk pada sejarah bangsa Indoensia dimana komitmen bangsa ini kepada demokrasi segera diejawantahkan dalam bentuk Maklumat No X November 1945. Sejak saat itulah untuk pertama kali negara kita mengakui eksistensi partai politik secara legal dan mempersilahkan seluruh rakyat Indonesia untuk membentuknya.

Maklumat itu juga merupakan bentuk fasilitasi negara atas aspirasi masyarakat kita dalam kehidupan politik.

Penyikapan itu berangkat dari sebuah kedewasaan dan pengamatan yang jitu bahwa bangsa yang demikian besar dan plural pasti memiliki beragam komunitas dengan sudut pandang yang beragam dalam merespon soal-soal kebangsaan, perkembangan politik dan pemerintahan.

Selain itu, hal ini juga didasari oleh komitmen yang kuat terhadap demokrasi yang menebalkan keyakinan bahwa negara ini tidak mungkin dibiarkan tanpa partai politik.

Tidak lama setelah itu bermunculanlah kemudian partai-partai di tanah air laksana cendawan di musin penghujan.

Semangat negara memfasilitas partai politik itu terulang pasca jatuhnya Orde Baru.

Hal ini ditandai dengan kemudahan untuk mendirikan partai-partai, dimana dengan hanya sekitar 50 orang saja, partai dapat berdiri. Akibatnya sekitar 181 partai politik berdiri selepas diberikannya kesempatan mendirikan partai itu.

Posisi negara sebagai fasilitator ini kemudian sangat baik dijalankan oleh pemerintahan Habibie, yang dilanjutkan oleh Gus Dur, Megawati maupun SBY. Sayangnya, cenderung menurun drastis di masa rezim Jokowi.

Oleh : Prof. Dr. Firman Noor, MA (Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Umpan Berita