Evaluasi Minggu Pertama PTKM di DIY

  • Bagikan

Lima hari sudah pelaksanaan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal tersebut ditandai dengan pemberlakuan  WFO 25% dan WFH 75%, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB, tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online, dan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Namun demikian secara keseluruhan diberbagai wilayah menunjukkan jumlah kasus baru meningkat disertai angka kematian nasional yang juga masih terus naik. Meskipun provinsi-provinsi di Pulau Jawa telah berhasil meningkatkan jumlah TT ICU COVID-19 tetapi BOR ICU tetap tinggi hal ini dikarenakan jumlah operasi perubahan perilaku menurun, masih banyak kerumunan dengan perilaku pakai masker dan jaga jarak yang kurang disiplin.

Seluruh Gubernur Wilayah Jawa, Bali, Sulsel, dan Sumut, KASAD, para Pangdam, Wakapolri, para Kapolda, Kepala BNPB, Menkes, dan Mendagri melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam menghadapi COVID-19.  Rapat kali ini sebagai lanjutan dari rapat koordinasi sebelumnya (08/01/2021) terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20021 tentang Pemberlakuan Pembatasan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Rapat dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investai, Luhut B. Pandjaitan. Dalam pidatonya beliau memberikan arahan kepada Wakapolri, KASAD, para Pangdam dan para Kapolda untuk memperketat operasi perubahan perilaku di wilayah kerjanya masing-masing secara masif dan  merata. Hal ini dikarenakan operasi perubahan perilaku mengalami penurunan hampir disetiap daerah, yang diikuti dengan semakin menurunnya juga kepatuhan akan protokol kesehatan.

Para Gubernur harus menerapkan dan memastikan perusahaan/ pemberi kerja di wilayahnya masing-masing untuk menerapkan WFH sesuai ketentuan. Menteri Kesehatan dan para Gubernur harus memastikan RS-RS di wilayahnya melakukan konversi tempat tidur untuk penambahan kapasitas isolasi dan ICU COVID-19, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan untuk penambahan tersebut.

Selanjutnya para Gubernur dan Kepala BNPB diminta untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan isolasi terpusat untuk pasien tanpa gejala dan bergejala ringan, untuk mengurangi keterisian rumah sakit dan  mencegah penularan di dalam rumah. Dan yang terpenting komunikasi publik harus diperkuat dengan pesan “Jaga Diri, Jaga  Keluarga, Jaga Negara,” untuk mendorong gerakan di rumah saja. Tidak lalai melakukan 3M meskipun vaksinasi sudah dimulai.

  • Bagikan