oleh

Bupati Dukung Program Pegadaian Guna Pemulihkan UMKM di Kulon Progo

Kulon Progo, Kliksaja Jogja – Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo didampingi oleh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menerima audiensi dari PT. Pegadaian Persero Area Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Ruang Rapat Menoreh pada Kamis (06/05/2021).

Melansir dari situs resmi Pemkab Kulon Progo, Pimpinan PT. Pegadaian Persero Area  DIY, Muhammad Mushonif menyampaikan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk bersilahturahmi sekaligus memperkenalkan pimpinan dan pegawai baru di Pegadaian Cabang Kulon Progo.

“Diantaranya ada Bapak Ari Purwoko sebagai pimpinan cabang Pegadaian Kulon Progo yang mengantikan Bapak Eko Danarto. Kami juga membawa pegawai millennial yang bekerja pada bidang marketing eksekutif, nantinya mereka yang akan menindaklanjuti komunikasi di lapangan dengan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo”, jelas Mushonif.

Dalam kesempatan ini, Mushonif juga menjelaskan terkait program-program Pegadaian yang nantinya dapat disinergikan dengan program pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

“Ada 4 program yang akan kami paparkan, yang pertama ada program Subsidi KUMK/ Kredit Usaha Bunga Mikro Kecil, melalui program ini Pegadaian akan memberikan subsidi berupa keringanan “Sewa Modal” atau bunga kepada pelaku UMK yang melakukan pembiayaan di Pegadaian.

Kedua, ada program penyaluran pembiayaan terhadap pelaku usaha super mikro hingga yang terkecil.

Ketiga, program penyaluran BPUM/ Bantuan Presiden Usaha Mikro Kecil, dan program Tabungan Emas, melalui program ini kami akan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat agar menyisihkan uangnya dalam bentuk emas. Rencananya kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk membantu edukasi tersebut kepada masyarakat Kulon Progo khususnya pelaku UMKM” terangnya.

Mushonif berharap keberadaan Pegadaian di Kulon Progo dapat membantu masyarakat atau pelaku UMKM yang sudah terdampak Pandemi Covid-19 agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kami memohon dukungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk membantu kami dalam mensinergikan program ini”, imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGIN), Iffah Mufidati, SH, MM. menanggapi terkait Bantuan Presiden tahun 2020 telah disetorkan sebesar 15.000 paket.

Sedangkan di tahun ini pelaku usaha UMKM akan mendapat bantuan Presiden melalui satu pintu dari Dinas Kooperasi dan UKM (DISKOPUKM), mengingat bantuan di tahun sebelumnya yang diakses melalui banyak lembaga sehingga membuat tidak meratanya pembagian bantuan.

“Selain itu kiatannya dengan usaha mikro kecil, memang selama ini program kami masih bersifat komunikasi saja. Jadi belum ada realisasi dan kerjasama langsung dengan pelaku UMK. Harapan kami, Pegadaian dapat membantu untuk merealisasikannya. Sehingga pelaku UMKM binaan Pegadaian bisa bekerja sama dengan kami dan dapat dilaksanakan lebih optimal lagi”, jelas Iffah.

Iffah juga memaparkan, terkait hal yang diperlukan oleh UMK dan pelaku usaha kecil lainnya saat ini tidak hanya sekedar permodalan saja. Tetapi mereka juga membutuhkan skill atau kemampuan pemasaran dan penjualan.

“Tentunya kita sangat butuh peran digital marketing dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sehingga sekiranya Pegadaian dapat membantu kami dalam rangka mengawal peran digital marketing dan juga dengan CSR-nya untuk memberikan bantuan dengan upaya untuk pengoptimalan pemasaran offline dan online,” sambung Iffah.

Sementara itu Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo, menyampaikan rasa terimakasih kepada Pegadaian yang kembali mewujudkan komitmennya dalam membangun perekonomian bangsa melalui program-program yang sangat membantu masyarakat.

“Tentu teman-teman dari OPD terkait, kami harapkan dapat merespon menyikapi, dan  menanggapi program ini dengan sebaik mungkin. Ssehinga nanti akan banyak program-program yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Selain itu, kerjasama-kerjasama yang selama ini dilakukan antara Pegadaian dengan jajaran Pemkab Kulon Progo diharapkan dapat di lanjutkan dan dikembangkan kembali di masa yang akan  datang”, tutur Sutedjo.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), tentu Pegadaian memiliki fungsi-fungsi sosial yang tidak bisa lepas dari fungsi pemerintah, dan negara tentu memiliki misi untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial tersebut pada pada masyarakat,

“Karena negara ini merupakan, sebuah organisasi besar yang dibentuk untuk menyantuni, memikirkan, dan menyediakan kebutuhan atau keinginan rakyat. Pegadaian menjadi bagian dari itu, mereka akan memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan rakyat tetap terpenuhi”, tutupya. (*)

Umpan Berita